Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Dinas Perikanan & Kelautan mengusulkan Desa Ekor sebagai Program Kampung Nelayan Maju ( KALAJU) Pada Tahun 2023 tanpa Dasar.
Di depan media Ketua Institut Faifiye Spasial Halmahera Timur (IFAS), Ismit Abas menyampaikan, Desa Ekor Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Di Pemerintahan Ubaid Anjas Desa Ekor Tidak Masuk Dalam Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu minggu (9/07/2023).
Seharusnya Desa Yang Masuk Dalam Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu yang di Tuangkan dalam Dokumen RPJMD Adalah Desa Sondo – Sondo, Desa Saramake, Tanjung Roni, Desa Subaim, Desa Sil Dan Dabo.
Menurut ismit, Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Dinas Perikanan Dan Kelautan Tidak Konsisten Atau Membuat Program yang Keluar dari Dokumen RPJMD Yang Mereka Buat Sendiri.
Seharusnya Dokumen RPJMD Ini Merupakan Salah Satu Dokumen Instrumen Atau Dasar Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Halmahera Timur 5 Tahun ke Depan.
Kalau Kita Melihat Peta Lokasi Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Di Dokumen RPJMD Desa Ekor Itu Di Luar Peta Lokasi Pengembangan Kawasan Karena Di Kecamatan Wasile Selatan Hanya Desa Saramake dan Tanung Roni.
Maka Dari Itu DPRD Halmahera Timur Dalam Hal Ini Komisi Terkait Segera Memanggil Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Untuk Meminta Keterangan Terkait Persoalan Ini.
Karena Kebijakan Ini Terkesan Pemerintah Daerah Keluar Dari Subtansi RPJMD Dalam Pengembangan Ekonomi Di Sektor Perikanan. Serta Akan Terjadi Kecemburuan sosial Masyarakat Khususnya Masyarakat Nelayan Aktif Yang Di Tetapkan Sebagai Kawasan Perikanan Yang Tertuang Dalam Dokumen RPJMD.
