Mahasiswa Pemerhati Hukum Maluku Utara (MAPERHUM-MALUT) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, untuk segerah tuntaskan dugaan kasus suap PT. WIKA kepada Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman serta Beberapa SKPD Kota Ternate, Pimpinan DPRD Kota Ternate dan beberapa Anggota lainnya.
Koordinator Lapangan, Alfian Sangaji kepada Ternatehits.com mengatakan, dugaan suap itu senilai 20 Milyar dengan tujuan mempercepat dokumen untuk pembangunan RSUD Kota Ternate, yang dianggarkan oleh kontraktor senilai 1,69 Triliun.
“Proyek tersebut saat ini sudah sampai pada tahap perlengkapan dokumen sebagai syarat administrasi untuk pembangunan RSUD Ternate yang harus disiapkan atau lengkapkan oleh pemerintah Kota Ternate,” ujar Alfian.
Tidak hanya itu, demi mempercepat dokumen administrasi sebagai syarat pengerjaan proyek tersebut, kata Alfian. PT WIKA diduga berikan suap Kepada Wali Kota Ternate dan beberapa pimpinan DPRD sebagai pelicin yang nilainya hampir Rp 20 miliar.
“Status penganggaran Perencanaan Pembangunan RSUD Kota Ternate juga tidak Jelas, apakah Nilai Rp 1,69 Triliun itu menggunakan dana dari PT. WIKA,,? ataukah di Anggarkan melalui pinjaman Pemkot Ternate ke PT. Sarana Multi Infrastruktur. Atau juga bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” tanya Alfian.
Lanjut Alfian, selain itu kalaupun menggunakan Dana dari PT. WIKA Bagaimana proses pengembaliannya,,? jika mengharapkan PAD Kota Ternate Maka Itu tidak akan dan mustahil untuk bisa membayarnya kalau dalam satu tahun harus dibayar Rp 170 miliar per tahun selama sepuluh tahun dan itu akan menjadi beban APBD di kemudian hari.
“Disisi lain PT. WIKA tampil sebagai apa? Sebagai perencana, pelaksana, atau founding (penyandang dana). Jika sebagai pelaksana maka diduga keras ada kesepakatan gelap disini antara Pemkot Ternate dan PT. WIKA,” pungkasnya.
Aksi yang dilakukan di KPK tersebut, masa aksi mendesak KPK RI segara panggil dan periksa Walikota Ternate (M. Tauhid Soleman) dan Beberapa SKPD Kota Ternate Atas dugaan penerimaan suap dalan percepatan pengurusan dokumen untuk pembangunan RSUD Kota Ternate.
“Selain Walikota Ternate, kami juga meminta KPK RI panggil dan periksa juga Pimpinan DPRD Kota Ternate dan Beberapa anggota DPRD yang diduga menerima suap dari PT. WIKA untuk pembangunan RSUD Kota Ternate,” tegasnya.
KPK RI, juga di minta untuk panggil Direktur PT. WIKA atas dugaan suap untuk percepatan Pengesahan dokumen pembangunan RUSD Kota Ternate.
“Tangkap dan penjarakan penerima suap dalan proses perlengkapan dokumen pembangunan RSUD Kota Ternate.” Tutupnya.
