Ternate – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Maluku Utara, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara merekomendasikan 7 poin penting dalam jumpa pers, pada Senin (7/8/2024) kemarin.
Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly menegaskan, bahwa pernyataan ini merupakan refleksi atas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Maluku Utara dalam mewujudkan kemajuan di berbagai sektor.
Ketujuh poin tersebut adalah yang pertama yaitu komitmen untuk mendukung revolusi budaya Anti-Korupsi. Fadly mendesak agar seluruh aparat pemerintah khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi.
Menurut dia, kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai jika pejabat publik menjalankan tugas dengan jujur dan akuntabel. Upaya pencegahan korupsi harus disertai dengan program-program yang terukur dan berkesinambungan.
Untuk poin kedua adalah pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah. Fadly menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi dan mengkritisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab kata Fadly, masyarakat berhak tahu dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan untuk kepentingan rakyat.
Sedangkan pada poin ketiga, Muhammad Fadly mendorong keterbukaan dalam pengelolaan APBD. Ia juga menekankan bahwa pemerintah provinsi perlu mempublikasikan informasi terkait anggaran secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang mudah, misalnya melalui situs web resmi yang selalu diperbarui, sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran,” jelasnya.
Selain itu, pada poin keempat pemuda Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya pengembangan program kemandirian pangan. Pemuda Muhammadiyah mendukung penguatan sektor pertanian lokal dan program transmigrasi guna mengurangi ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar wilayah.
“Program ini harus melibatkan petani lokal agar kemandirian pangan bisa terwujud,” katanya.
Penerapan nilai-nilai syariah dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan dalam poin kelima. Fadly menyampaikan bahwa Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya empat Kesultanan Islam di Maluku Utara untuk menerapkan hukum yang tegas, terutama dalam menangani kasus-kasus pencurian dan korupsi. Hal ini menurutnya, akan memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas hukum di provinsi ini.
Poin keenam menyoroti pentingnya membuka akses lapangan kerja. M Fadly menekankan perlunya pameran lapangan kerja yang digelar secara berkala untuk memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat. Mantan ketua DPD IMM Malut ini menambahkan, bahwa sektor yang ditekankan sebaiknya tidak hanya fokus pada industri ekstraktif, namun juga sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar.
Poin ketujuh menyoroti pentingnya membangun interkonektivitas antar-kabupaten/kota di Maluku Utara. Menurut M Fadly, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap wilayah. Sehingga setiap kabupaten dapat berkembang sesuai dengan keunggulan masing-masing baik di sektor pariwisata, pertanian maupun perikanan.
“Pernyataan sikap ini menjadi salah satu wujud komitmen Pemuda Muhammadiyah untuk turut serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Maluku Utara.” ujar Fadly.
KePWPM Malut Muhammad Fadly, dipandu langsung Sekretaris Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara Samsir Hamajen, Bendahara PWPM Malut Munawir Muhammad, Rahmat Abd Fatah Akademisi UMMU dan Pengurus PWPM Malut.
