Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Sandi Tik) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia dengan menggelar Workshop Pengelolaan CSIRT (Computer Security Insident Response Team) untuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara, Kamis (22/02/24).
Workshop tersebut dibuka langsung Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo, Sutego ST, Kadis Nakertrans, Suara Ingratubun, Kaban Keuangan, Farid SE, Kadis DLH, Bappeda, Kepala Inspektorat, Asbur Somadayo dan perwakilan SKPD terkait beserta jajarannya dan menghadirkan seorang narasumber dari Praktisi IT Security BSSN.
Deputi Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Perwakilan BSSN Ivan Bashofi dalam sambutannya mengatakan workshop ini digelar untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan insiden keamanan Siber.
“Program ini bertujuan agar CSIRT di pemerintah daerah dapat meningkatkan dan mengevaluasi kemampuannya dalam penanggulangan dan pemulihan insiden siber,” ucapnya.
Ia menjelaskan, Indonesia mendorong Transformasi Digital untuk percepatan pemulihan Global. Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi fokus utama, yakni kesetaraan akses Digital yang harus diperbaiki dengan membangun infrastruktur digitalnya. Dua Literasi digital harus dijangkau semua dalam berpartisipasi dalam ekonomi masa depan dan yang ke Tiga adalah Kategori lingkungan digital yang aman.
“Hasil monitoring BSSN di ruang siber internet, ada beberapa kategori serangan terbanyak yang dilakukan siber. Yakni kebocoran Data. Kedua adalah aktivitas trojan yang berbagai kerugian penyalahgunaan data pribadi. Untuk itu kita perlu hati hati,” jelas Ivan.
Ivan juga mengatakan workshop pengelolaan CSIRT pemerintah daerah ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa bagian unsur keamanan yaitu penjaminan kebutuhan dan ketersediaan data dan informasi.
“Disinilah peran CSIRT sebagai penyediaan pemulihan dari insiden keamanan siber,” kata Ivan
Dalam kesempatan itu, Ivan juga berhagar CSIRT di sektor pemerintah daerah dapat mendukung penerapan SPBE untuk mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Dan juga terdapat beberapa aspek penting untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan CSIRT, yaitu dari aspek layanan, sumber daya penyelenggara, dan kematangan keamanan siber.
“Perlu kami sampaikan bahwa suatu proses penanganan insiden siber memerlukan manajemen yang efektif melalui organisasi tim penanganan insiden siber atau CSIRT. Untuk itu, kami mendorong setiap institusi pengelola teknologi informasi dan komunikasi agar membentuknya berikut regulasinya,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba mengucapkan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia atas terselenggaranya workshop ini sebagaiman telah diketahui melalui kerja sama dalam litigasi Siber Nasional kepada Pemda Halsel.
Bassam juga berpesan kepada seluruh SKPD yang mengikuti workshop dari BSSN ini agar menambah dan menata pengetahuan wawasan tentang pengelolaan sistem siber.
“Setiap SKPD masing-masing agar mampu bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing masing instansi. Workshop ini kesempatan ini yang patut diberi apresiasi,” tandasnya.
Menurut Bassam, saat ini banyak yang muncul dalam era Digital, sehingga Ia berpesan kepada seluruh lingkup SKPD Pemda Halsel agar selalu siaga dan paham dalam mengelola data.
“Karena tanpa kita sadari ada di bagian tertentu data yang bobol. Untuk itu seluruh jajaran Pemda agar serius dalam mengikuti workshop hari ini,” imbuhnya.
