Tidore – Calon Wali Kota Tidore Kepulauan, Syamsul Rizal Hasdy memberikan apresiasi dan hormatnya kepada Polresta Kota Tidore Kepulauan (TiKep) terkait langkah pengamanan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.
Ko Syam, sapaan akrab Syamsul Rizal, mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kapolres Kota Tidore Kepulauan, Kombes Pol Yury Nurhidayat dengan jajarannya dalam mengamankan jalannya Pilkada Kota TiKep ke depan adalah sebuah langkah tepat.
“Yang merupakan perwujudan dari Tri Brata dan Catur Prasetya Polri, menjalankan UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni tugas utama Polri bersifat universal sebagai penegak hukum,” ungkap Ko Syamsul Rizal, Selasa (20/8/2024).
Menurutnya, konsekuensi logis sebagai penegak hukum adalah kemandirian tanpa bisa diintervensi pihak manapun dalam melaksanakan fungsinya.
Untuk itu, Syamsul Rizal mengimbau dan mengajak kepada segenap komponen masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk merawat persatuan dan kesatuan antara semua golongan.
Ajakan tersebut terutama bagi para tokoh-tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Politik agar senantiasa bersinergi dengan aparat kepolisian dalam menjaga dinamika politik.
“Kami juga mengimbau dan berharap kepada masyarakatnya masing untuk tidak mudah terprovokasi dengan fitnah. Setiap informasi yang didapat jika memiliki unsur perpecahan dan konflik segera para tokoh langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti,” tegas Ko Syam.
Menurut Syamsul, Pilkada merupakan pesta rakyat sehingga setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat dan hak memilih masing masing atas calon yang rakyat yang disukai dan disenangi.
Selain itu, Syamsul juga meminta ketegasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas dan independensi sebagai abdi negara.
Netralitas dan independensi ASN sebagaimana tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.
“ASN harus tegak lurus pada aturan perundang undangan yang berlaku bukan pada calon kepala daerah yang incumbent,” kata Syamsul.
Demi mengantisipasi keterlibatan oknum ASN, Syamsul meminta pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri untuk intens memantau dan menindak tegas jika ada indikasi penggunaan dana dana negara seperti Dana Desa untuk kepentingan kampanye.
